nusakini.com--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan rapat pembahasan evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, dan Zona Integritas bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengetahui bagaimana implementasi perbaikan dan progres menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. 

• Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
• Penjelasan Menaker Terkait Penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
• Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia
• Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan
• Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko menekankan penting melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres dan implementasi sebuah kebijakan menuju ke arah perbaikan. Oleh karena itu, “Kementerian PANRB akan melihat perbandingan setiap sasaran evaluasi dari tahun sebelumnya untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/7). 

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Ketenagakerjaan, Elsie Armaita menjelaskan bahwa pada evaluasi yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, komunikasi yang kurang baik menjadi kendala bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam implementasi manajemen perubahan. 

"Pada saat itu komunikasi kurang lancar. Kami merasakan seperti tiu pada evaluasi tahun lalu. Tetapi kami tetap terus melakukan berbagai perbaikan," ujarnya. (p/ab)